KUNJUNGAN KERJA MENKO KESRA H. AGUNG LAKSONO DI KABUPATEN BATANG

Kunjungan kerja Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2009 di kabupaten Batang dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program Penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan khususnya adalah yang di fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri sekaligus penyerahan Lokasi & Alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) tahun 2010, penyerahan BLM Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) untuk 16 Desa/Kelurahan dan Penyerahan KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh 3 Bank Pelaksana (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI)

Acara Kungker dipusatkan di Pendopo Kabupaten Batang di Jl. RA.Kartini No.1 batang dalam kunjungannya Menko Kesra berserta Rombongan menggunakan kereta Api Khusus “Wijayakusuma” rombongan disambut oleh Bupati Batang H. Bambang Bintoro,SE , Seluruh kepala SKPD dinas Instansi, Muspida tingkat Provinsi dan Daerah, camat , serta DPRD Kabupaten Batang di Stasiun Kerata Api Batang,

Dalam Sambutannya Bupati Batang H. Bambang Bintoro “ mengucapkan terimakasih atas kunjungan kerja Menko kesra beserta rombongan di Batang hal tersebut sebagai wujud dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah serta menyampaikan bahwa Luas wilayah Kabupaten Batang adalah 788.642 km². Terbagi dalam 15 wilayah kecamatan dan 248 desa/kelurahan, 969 dukuh, 3.676 RT dan 1.036 RW.

Penduduk di Kabupaten Batang berdasarkan hasil regristrasi akhir tahun 2008 tercatat berjumlah = 703.984 jiwa yang terdiri dari 351.235 jiwa penduduk laki-laki dan 352.749 jiwa penduduk perempuan Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 99,57 Jumlah Rumah tangga = 192.602 Jumlah RT PPLS (RTM) = 77.411 % terhadap PPLS = 40,19 (sumber : BPS, tahun 2008) Dengan besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Batang maka upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus dilaksanakan sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2005 dan telah diperbaharui sesuai dengan Perpres nomor 34 tahun 2009 dan Permendagri nomor 13 tahun 2009 telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam upaya penanggulangan kemiskinan , program program yang sedang dijalankan di kabupaten Batang tahun 2009 adalah :

KELOMPOK PROGRAM I : Bantuan & Perlindungan Sosial

1. Dibidang Kesehatan JAMKESMAS anggaran APBN Rp 5.432.799.630,

2. Program Sanitasi dan Air Bersih (PAMSIMAS) Lokasi di 15 Desa untuk 6 kecamatan Jumlah BLM APBN Rp 2.887.500.000, DDUPB APBD Rp 412.500.000,

3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Lokasi 16 Desa di 8 Kecamatan dengan alokasi BLM APBN Rp 4.000.000.000 Pendampingan APBD (BOP) Rp 112.500.000

4. Program Kelompok Belajar Usaha (KUB) dari Diknas Lokasi di 5 Kecamatan anggaran APBN Rp. 50.000.000,-

5. Live Skill dari Disnakertran lokasi 3 Kecamatan Anggaran APBN Rp. 90.000.000,-

6. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) lokasi di 4 Kecamatan anggaran APBN Rp 110.000.000,-

7. Subsidi untuk beras Miskin (RASKIN) Lokasi 248 Desa/ Kelurahan Jumlah Bantuan 14.039.280 Kg

KELOMPOK PROGRAM II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. PNPM Mandiri Perdesaan Lokasi di 175 Desa, 10 Kecamatan dengan anggaran BLM APBN Rp 24.000.000.000,- DDUPB APBD (SHARING BLM ) Rp 6.000.000.000,-

2. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lokasi di 39 Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan anggaran BLM APBN Rp 5.880.000.000,- DDUPB APBD Rp 1.470.000.000,-

3. PNPM MANDIRI Kelautan dan Perikanan Lokasi di 2 Desa, 1 Kecamatan dana BLM APBN Rp 562.320.000,-

4. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Lokasi di 19 Desa di 12 kecamatan dana BLM APBN Rp 1.900.000.000, Pendampingan APBD (BOP) Rp 50.000.000,-

5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi sasaran 25 KK jumlah anggaran APBD Rp 92.500.000,-

6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) Lokasi di 6 Kecamatan anggaran BLM APBN Rp 836.230.000,-

7. Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Lokasi di 5 Desa/Kelurahan, meliputi 4 Kecamatan Anggaran APBN Rp 570.000.000,- Anggaran APBD Provinsi Rp 75.000.000 Anggaran APBD Rp 300.000.000,-

8. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ND Lokasi 16 Desa dan 2 Kecamatan dengan alokasi BLM APBN Rp. 16.000.000.000,-

KELOMPOK PROGRAM III : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Lokasi di 20 Unit BRI Batang Jumlah dana yang telah disalurkan Rp 35.740.750.000 dengan jumlah peminjam 7.881 orang

2. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Lokasi di 15 Kecamatan , Sasaran 35 Kelompok Swadaya Anggaran APBN Rp 175.000.000,-

Dari 17 Program diatas pemerintah daerah tetap berkomitmen terhadap Penanggulangan Kemiskinan melalui Dana Daerah untuk Urasan Bersama DDUB APBD Kabupaten Batang untuk BLM berjumlah : Rp 12.523.800.000,- PAP : Rp 2.114.500.000

Selain 17 Program diatas pemerintah kabupaten Batang juga mempunyai kebijakan sesuai dengan kearifan lokal dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan antara lain:

1. Replikasi PNPM MANDIRI Perkotaan di 2 Kelurahan

2. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

3. Bantuan Aspal Desa & Paving

4. Puskesmas Gratis

5. Bantuan Pengembangan Pasar Desa

6. Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa

Sedangkan untuk tahun 2010 melalui PNPM Mandiri Kabupaten Batang memperoleh kenaikan Anggaran BLM yang semula 39,48 Milyar di tahun 2009 menjadi 39,82 Milyar ditahun 2010 disamping itu ada pula program penguatan melalui PNPM Mandiri Pertanian (PUAP), PNPM mandiri Kelautan dan perikanan serta PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman pada akhir sambutannya Bupati Batang H. Bambang Bintoro,SE berharap Program PNPM Mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat “sebab di Batang masih banyak sekali rumah tangga miskin, rumah tidak Layak yang belum terentaskan”

Sementara itu dalam sambutannya H.Agung Laksono “ Menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan mengurangi pengangguran pemerintah telah melakukan sinergitas terhadap berbagai program dan Anggaran penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara nyata melalui tiga Pilar, pertama Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran rumah tangga miskin dan hampir miskin yaitu melalui bantuan Raskin, BLT, Jamkesmas, beasiswa bagi siswa miskin kedua Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM mandiri dengan melakukan pendampingan terhadap desa/ Kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat yang merencanakan dengan menentukan anggaran agar tepat sasaran dan tepat guna, setelah merencanakan lalu melaksanakan kegiatannya sendiri dengan jalan swakelola serta mengevaluasi dan memeliharanya sendiri dengan kelompok kelompok masyarakat yang sudah ada, ketiga Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui KUR dengan jalan menyalurkan kredit kepada masyarakat melalui Bank Bank Pelaksana KUR dan pemerintah bertekad untuk terus memberi perhatian bagi perbaikan dan kesempatan masyarakat untuk berusaha” Menko Kesra juga berharap agar pelaksanaan PNPM Mandiri dapat dilakukan secara menyeluruh di semua sektor disamping itu juga dalam pelaksanaanya harus melibatkan Partisipasi masyarakat dan partisipasi kaum perempuan disetiap tahapan kegiatannya serta juga melibatkan peran dari swasta .

Dalam acara kunjungan kerja tersebut juga di lakukan penyerahan secara simbolis Daftar Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri tahun 2010, Penyerahan BLM PLPBK kepada 16 desa/Kelurahan oleh Menko Kesra, serta penyerahan KUR (Kredit Usaha Rakyat) oleh masing masing pimpinan Bank pelaksana (BRI, Mandiri, BNI) kepada Kreditur.

Acara diakhiri dengan melihat stand Pameran dari 6 Program PNPM Mandiri yakni stand PNPM Mandiri Perkotaan yang menampilkan produk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau hasil binaan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) antara lain produk anyaman Bambu, Batik Kas Batang, Celana Jeans produk Lokal, Batik Tulis dan Cap, produk Tenun, Kue, Keripik kulit dan pelampung Ikan laut kas Batang, peragaan membatik dan anyaman bambu serta Foto foto kegiatan selama pendampingan tahun 2009, Stand PNPM Mandiri Perdesaan juga menampilkan produk hasil binaan UPK (Unit Pengelola Kegiatan, Stand PNPM Mandiri Perikanan dan Kelautan menampilkan hasil binaannya seperti Terasi udang, Bandeng Presto khas Batang dan hasil laut lainnya , Stand PNPM Mandiri Pertanian (PUAP) menampilkan hasil budidaya pertanian, Stand PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman serta Bank pelaksana program KUR .

(sumber : Imam Zamroni-Korkot Kab. Batang)

Musim Kemarau Sulit Air Bersih ; Warga RT 07 Kaliwareng bersama-sama membangun sarana air bersih

Kebutuhan air adalah kebutuhan primer setiap orang tapi tidak semua warga masyarakat dapat menikmati air secara mudah, contohnya warga masyarakat RT 07 desa kaliwareng yang terdiri dari kurang lebih sekitar 55 KK, mereka sangat sulit untuk mendapatkan air bersih di musim kemarau, selama bertahun-tahun setiap musim kemarau mereka harus mencari air ke sumber-sumber yang ada di pinggiran desa.
Menurut Mukri seorang pamong desa di desa tersebut menuturkan kebutuhan akan sarana air bersih di RT 07 tersebut memang sangat mendesak dan sangat di butuhkan, sudah bertahun-tahun lamanya warga masyarakat menantikan akan adanya sarana air bersih, dari pihak pemerintah desa pun telah berupaya untuk mengusulkan pembangunan sarana air bersih ke pemda setempat
Hal senada di benarkan oleh mustofa koordinator BKM sumber rejeki kaliwareng bahwa menjelang musim kemarau warga sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan itu memang kebutuhan yang prioritas
Akhirnya keinginan warga desa kaliwareng yang bermukim di RT 07 untuk memiliki sarana air bersih tahun ini bisa menjadi kenyataan. Melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP) pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih yang dilakukan oleh KSM bersatu yang di ketuai sutoyo yang juga Ketua RT setempat membuat warga bersyukur dan sangat senang. Pasalnya sudah lama warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan kehidupan sehari – hari.
Sarana air bersih yang dibangun warga pertama melaksanakan kerigan (gotong royong) yang di komandani langsung oleh kepala desa kaliwareng-Nur kangen, dengan membuat bak penampungan air bersih yang terletak di desa siwatu yang berjarak 2,5 km dari pemukiman RT 07 ,selanjutnya dari bak tersebut air dialirkan ke desa kaliwareng dengan pralonisasi. Pembangunan sarana air bersih dengan sistem pralonisasi tersebut didanai oleh biaya BLM dari PNPM-MP Rp.11,500,000 dan swadaya masyarakat melalui iuran warga juga swadaya tenaga kerja.
Pembangunan sarana air tersebut mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat. Namun di dalam pelaksanaannya pembangunan ini pun tak luput dari kendala, yaitu belum sepenuhnya pralonisasi menjangkau seluruh RT 07, dikarenakan dana BLM belum mencukupi, masih di perlukan swadaya sekitar 300 M pralon
Sumber : Tim 57 Kab. Batang

Profil Relawan : " PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ( Berawal dari Empati & Rasa Memiliki ) "

Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang termasuk dalam wilayah Perkotaan Kabupaten Batang yang terletak disebelah utara kota Batang , dimana 1 kilometer lagi masuk wilayah pantai Sigandu, tempat pariwisata kebanggaan masyarakat Batang. Ditempat tersebut menyediakan lokasi rekreasi bagi para pelancong / keluarga sekaligus sektor perekonomian tempat jual dan beli ikan laut, bagi para nelayan yang sering bertransaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari segi perekonomian, masyarakat kelurahan Karangasem Utara sebagian besar penduduknya adalah pelaut dan memiliki usaha jual ikan/ pengolahan ikan laut, baik asin dan yang tidak asin, kegiatan ini merupakan aktifitas sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.
Masyarakat Perkotaan disana relatif lebih keras dalam kehidupan sehari-hari dibanding dengan masyarakat pedesaan pada umumnya, karena masyarakat perkotaan terdiri dari banyak elemen (masyarakat yang heterogen) dengan berbagai kultur dan latar belakang. Penduduk Karangasem Utara adalah perpaduan masyarakat perkotaan dan masyarakat pesisir, jika ditelusuri dari banyak cerita maupun realita, bahwa sebagian besar kehidupan masyarakatnya disibukkan oleh aktifitas kerja dan jarang untuk berinteraksi dengan warga sekitar, Namun setelah masyarakat Karangasem Utara menerima program pemberdayaan dari pemerintah pada tahun 2007 (PNPM-P2KP/ PNPM Mandiri Perkotaan) yang mengutamakan unsur kepedulian dan kerelawanan, ternyata masih ada warga yang masih peduli dan bergabung dalam program ini. Mereka merasa terpanggil untuk andil sebagai bentuk partisipasi mereka yang akhirnya memiliki wadah / lembaga yang Pro Poor dan representatif dengan nama generik yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM kelurahan Karangasem Utara terbentuk pada bulan Nopember 2007 dengan nama BKM MANDIRI SEJAHTERA dengan koordinator Bp. Hadi Syafi’i yang mendapat amanah untuk bisa menampung aspirasi masyarakat Karangasem Utara bersama 12 anggota BKM yang lain dan dibantu Unit Pengelola Lingkungan, Sosial dan Program ekonomi bergulir.
Dari program tersebut terdapatlah satu sosok relawan kelurahan Karangasem Utara dari unsur perempuan dengan nama Burdatul Layaily, dalam kesehariannya dikenal dengan nama mbak Burda. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai seorang anak perempuan yang masih belajar kelas 1 di SDN 02 Karangasem Utara. Sebelum berkecimpung di Unit Pengelola Keuangan (UPK), mbak Burda juga sebagai Kader posyandu, PKK,dan Kelompok Ketrampilan Istri Nelayan (KKIN). Pada awalnya mbak Burda hanya mendapat undangan lisan dari Bp. Kasdulit (Ketua RT 01/VII) untuk ikut ngumpul / hadir, karena ada sosialisasi di RT tersebut. Kebetulan waktu itu yang memberikan sosialisasi P2KP dari Faskel pendamping yaitu mas Aris Setya Budi dan Bpk. Robert Tutuarima juga dibantu oleh stoke holder setempat. Setelah mendengarkan sosialisasi maka mbak Burda tertarik untuk selalu terlibat dalam setiap tahapan siklus P2KP dari Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) s/d Pembentukan BKM.
Setelah BKM terbentuk, mbak Burda dipilih oleh anggota BKM menjadi Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dari waktu yang berjalan ternyata ada salah satu anggota UPK yang undur diri, sehingga perlu adanya pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan Perguliran Dana. Mbak Burda sebagai anggota UPL kemudian ikut mendaftar sebagai calon anggota UPK melalui tahapan seleksi tertulis maupun keahlian, Setelah mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi / test dari BKM sebagai syarat menjadi anggota UPK dari 10 orang pendaftar tersebut diambil 3 orang dan ternyata mbak Burda lolos seleksi menyisihkan 7 orang lainnya akhirnya mbak Burda layak dan mendapat prioritas sebagai anggota UPK dibidang pembukuan / administrasi bersama dengan Bp. Mirzam (manajer) dan Bp. Dasali (juru tagih).
Setelah menjadi anggota UPK, disela-sela kesibukannya sebagai ketua KKIN juga mengurusi keluarga antara lain antar jemput sekolah, les sempoa dan bahasa inggris hari senin sampai rabu bagi masa depan anak tercintanya, ternyata mbak Burda masih menyempatkan datang di sekretariat BKM hari senin sampai sabtu jam 09.00-13.00 sebagai bentuk komitmen yang harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Karangasem Utara. Dari sekilas cerita, mbak Burda memang sering ditanya oleh tetangga ” Kerja kayak ngono kuwi bayarane piro sih, lha kok ketoke sibuk banget” dari pertanyaan itu dijawab oleh beliau ”aku mung mbantu tenogo lan wektu kanggo masyarakat kene” , sebab dalam kenyataannya BKM untuk memberikan insentif bagi anggota UPK belum bisa optimal karena baru tahap awal dan penjajakan. Jika kita indikasikan bahwa dana perguliran yang masuk jasanya sedikit maka sedikit pula yang diterimakan untuk insentif, karena jasa tersebut juga disisihkan untuk kegiatan Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) dan operasional UPK.
Kami mencoba untuk menanyakan berapa jumlah uang yang pernah diterima dari jasa perguliran yang selama ini sudah berjalan, mbak Burda menjawab, ”pernah tidak menerima dan pernah menerima Rp. 45.000,- karena tergantung dari jasa dan kebutuhan dilapangan, yang harus membuat laporan-laporan berupa hard copy dan digandakan untuk di tempel pada Papan informasi, apalagi jika masih ada kekeliruan maka kami harus mengantinya untuk revisi”. Selama ini strategi / kiat apa yang digunakan oleh BKM dan UPK untuk melayani KSM perguliran yang menginginkan realisasi dana sebesar Rp. 500.000,- per orang, beliau menjawab, ” kita selama berusaha selektif bagi KSM yang mendaftar, kami sudah berkoordinasi dengan lembaga keuangan yang ada dikelurahan, apakah nama orang ini ada tunggakan atau memiliki pinjaman yang relatif besar, dari serangkaian kegiatan tadi terus kami konsolidasikan sebagai bahan penyaringan / verifikasi kelayakan bagi KSM tersebut. Walaupun berusaha untuk selektif dalam memverifikasi KSM, ternyata masih ada kendala yang dihadapi, antara lain masih adanya kemoloran angsuran dari KSM, padahal kami sudah tetapkan setiap tanggal 6, 13, 29 setiap bulannya untuk setor”. Ini adalah sebagian contoh kondisi riil dimasyarakat, contoh yang lain masih banyak, ”namun kami tetap optimis agar program ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan kami, karena sulitnya mendapatkan modal usaha karena banyak persyaratan dan agunan maupun bunga yang tinggi dari pihak pemilik modal / lembaga yang menjalankan perguliran”.
Belajar dari pengalaman menangani perguliran di PNPM Mandiri Perkotaan mbak Burda lambat laun semakin paham mengenai administrasi pembukuan, lebih mengenal karakteristik warga dan wilayah sekitar serta berani tampil didepan umum. Sehingga mbak Burda mengambil makna dari aktifitas yang ditekuni selama ini, sebab belajar adalah proses perlu keuletan dan ketekunan, sehingga mendapat pengalaman dan nilai plus bagi diri mbak Burda. KSM yang sudah terdaftar di buku sekretariat BKM, sebanyak 18 KSM dengan modal Rp. 48.000.000,- dan untuk yang kali pertama masing-masing person / orang mendapatkan modal maksimal Rp. 500.000,-. Setelah dipahami oleh warga, bahwa proses untuk menjadi KSM tidak begitu rumit maka saat ini sudah ada KSM daftar tunggu, mereka selama ini masih dalam tahapan pemahaman alur untuk berkomitmen agar dana tidak ngemplang (tidak bayar hutang ) melalui sosialisasi dan gethok tular.
Harapan kedepan dari mbak Burda untuk program ini, agar perguliran menjadi skala prioritas dalam penanggulangan kemiskinan, dalam konteks ini prosentasi perguliran bisa dinaikkan / meningkat menjadi 40% - 50% dengan pemahaman BKM bisa mengembangkan usahanya melalui jasa KSMnya dan bermitra maupun bersinergi antar program, instansi yang ada dan juga dengan kelompok peduli atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkompeten.
Dari cerita diatas adalah menggambarkan sosok / figur komitmen pelaku guna menjawab sebuah pernyataan bahwa kehidupan kota dan warga pesisir pantai masih memiliki rasa kebersamaan dan kepedulian. Tentunya masih banyak figur-figur yang lain di-masing-masing wilayah yang masih memiliki komitmen dan kepedulian sosial terhadap lingkungan mereka sendiri, ini hanyalah sepenggal cerita realita kehidupan kota / warga pesisir. Semoga bermanfaat bagi kita semua.( Sumber : Drajat EW - Askot - Batang)