Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

02 November 2009

Musim Kemarau Sulit Air Bersih ; Warga RT 07 Kaliwareng bersama-sama membangun sarana air bersih

Kebutuhan air adalah kebutuhan primer setiap orang tapi tidak semua warga masyarakat dapat menikmati air secara mudah, contohnya warga masyarakat RT 07 desa kaliwareng yang terdiri dari kurang lebih sekitar 55 KK, mereka sangat sulit untuk mendapatkan air bersih di musim kemarau, selama bertahun-tahun setiap musim kemarau mereka harus mencari air ke sumber-sumber yang ada di pinggiran desa.
Menurut Mukri seorang pamong desa di desa tersebut menuturkan kebutuhan akan sarana air bersih di RT 07 tersebut memang sangat mendesak dan sangat di butuhkan, sudah bertahun-tahun lamanya warga masyarakat menantikan akan adanya sarana air bersih, dari pihak pemerintah desa pun telah berupaya untuk mengusulkan pembangunan sarana air bersih ke pemda setempat
Hal senada di benarkan oleh mustofa koordinator BKM sumber rejeki kaliwareng bahwa menjelang musim kemarau warga sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan itu memang kebutuhan yang prioritas
Akhirnya keinginan warga desa kaliwareng yang bermukim di RT 07 untuk memiliki sarana air bersih tahun ini bisa menjadi kenyataan. Melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP) pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih yang dilakukan oleh KSM bersatu yang di ketuai sutoyo yang juga Ketua RT setempat membuat warga bersyukur dan sangat senang. Pasalnya sudah lama warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan kehidupan sehari – hari.
Sarana air bersih yang dibangun warga pertama melaksanakan kerigan (gotong royong) yang di komandani langsung oleh kepala desa kaliwareng-Nur kangen, dengan membuat bak penampungan air bersih yang terletak di desa siwatu yang berjarak 2,5 km dari pemukiman RT 07 ,selanjutnya dari bak tersebut air dialirkan ke desa kaliwareng dengan pralonisasi. Pembangunan sarana air bersih dengan sistem pralonisasi tersebut didanai oleh biaya BLM dari PNPM-MP Rp.11,500,000 dan swadaya masyarakat melalui iuran warga juga swadaya tenaga kerja.
Pembangunan sarana air tersebut mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat. Namun di dalam pelaksanaannya pembangunan ini pun tak luput dari kendala, yaitu belum sepenuhnya pralonisasi menjangkau seluruh RT 07, dikarenakan dana BLM belum mencukupi, masih di perlukan swadaya sekitar 300 M pralon
Sumber : Tim 57 Kab. Batang

01 June 2009

Profil Relawan : " PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ( Berawal dari Empati & Rasa Memiliki ) "

Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang termasuk dalam wilayah Perkotaan Kabupaten Batang yang terletak disebelah utara kota Batang , dimana 1 kilometer lagi masuk wilayah pantai Sigandu, tempat pariwisata kebanggaan masyarakat Batang. Ditempat tersebut menyediakan lokasi rekreasi bagi para pelancong / keluarga sekaligus sektor perekonomian tempat jual dan beli ikan laut, bagi para nelayan yang sering bertransaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari segi perekonomian, masyarakat kelurahan Karangasem Utara sebagian besar penduduknya adalah pelaut dan memiliki usaha jual ikan/ pengolahan ikan laut, baik asin dan yang tidak asin, kegiatan ini merupakan aktifitas sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.
Masyarakat Perkotaan disana relatif lebih keras dalam kehidupan sehari-hari dibanding dengan masyarakat pedesaan pada umumnya, karena masyarakat perkotaan terdiri dari banyak elemen (masyarakat yang heterogen) dengan berbagai kultur dan latar belakang. Penduduk Karangasem Utara adalah perpaduan masyarakat perkotaan dan masyarakat pesisir, jika ditelusuri dari banyak cerita maupun realita, bahwa sebagian besar kehidupan masyarakatnya disibukkan oleh aktifitas kerja dan jarang untuk berinteraksi dengan warga sekitar, Namun setelah masyarakat Karangasem Utara menerima program pemberdayaan dari pemerintah pada tahun 2007 (PNPM-P2KP/ PNPM Mandiri Perkotaan) yang mengutamakan unsur kepedulian dan kerelawanan, ternyata masih ada warga yang masih peduli dan bergabung dalam program ini. Mereka merasa terpanggil untuk andil sebagai bentuk partisipasi mereka yang akhirnya memiliki wadah / lembaga yang Pro Poor dan representatif dengan nama
generik yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM kelurahan Karangasem Utara terbentuk pada bulan Nopember 2007 dengan nama BKM MANDIRI SEJAHTERA dengan koordinator Bp. Hadi Syafi’i yang mendapat amanah untuk bisa menampung aspirasi masyarakat Karangasem Utara bersama 12 anggota BKM yang lain dan dibantu Unit Pengelola Lingkungan, Sosial dan Program ekonomi bergulir.
Dari program tersebut terdapatlah satu sosok
relawan kelurahan Karangasem Utara dari unsur perempuan dengan nama Burdatul Layaily, dalam kesehariannya dikenal dengan nama mbak Burda. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai seorang anak perempuan yang masih belajar kelas 1 di SDN 02 Karangasem Utara. Sebelum berkecimpung di Unit Pengelola Keuangan (UPK), mbak Burda juga sebagai Kader posyandu, PKK,dan Kelompok Ketrampilan Istri Nelayan (KKIN). Pada awalnya mbak Burda hanya mendapat undangan lisan dari Bp. Kasdulit (Ketua RT 01/VII) untuk ikut ngumpul / hadir, karena ada sosialisasi di RT tersebut. Kebetulan waktu itu yang memberikan sosialisasi P2KP dari Faskel pendamping yaitu mas Aris Setya Budi dan Bpk. Robert Tutuarima juga dibantu oleh stoke holder setempat. Setelah mendengarkan sosialisasi maka mbak Burda tertarik untuk selalu terlibat dalam setiap tahapan siklus P2KP dari Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) s/d Pembentukan BKM.
Setelah BKM terbentuk, mbak Burda dipilih oleh anggota BKM menjadi Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dari waktu yang berjalan ternyata ada salah satu anggota UPK yang undur diri, sehingga perlu adanya pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan Perguliran Dana. Mbak Burda sebagai anggota UPL kemudian ikut mendaftar sebagai calon anggota UPK melalui tahapan seleksi tertulis maupun keahlian, Setelah mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi / test dari BKM sebagai syarat menjadi anggota UPK
dari 10 orang pendaftar tersebut diambil 3 orang dan ternyata mbak Burda lolos seleksi menyisihkan 7 orang lainnya akhirnya mbak Burda layak dan mendapat prioritas sebagai anggota UPK dibidang pembukuan / administrasi bersama dengan Bp. Mirzam (manajer) dan Bp. Dasali (juru tagih).
Setelah menjadi anggota UPK, disela-sela kesibukannya sebagai ketua KKIN juga mengurusi keluarga antara lain antar jemput sekolah, les sempoa dan bahasa inggris hari senin sampai rabu bagi masa depan anak tercintanya, ternyata mbak Burda masih menyempatkan datang di sekretariat BKM hari senin sampai sabtu jam 09.00-13.00 sebagai bentuk komitmen yang harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Karangasem Utara. Dari sekilas cerita, mbak Burda memang sering ditanya oleh tetangga ” Kerja kayak ngono kuwi bayarane piro sih, lha kok ketoke sibuk banget” dari pertanyaan itu dijawab oleh beliau ”aku mung mbantu tenogo lan wektu kanggo masyarakat kene” , sebab dalam kenyataannya BKM untuk memberikan insentif bagi anggota UPK belum bisa optimal karena baru tahap awal dan penjajakan. Jika kita indikasikan bahwa dana perguliran yang masuk jasanya sedikit maka sedikit pula yang diterimakan untuk insentif, karena jasa tersebut juga disisihkan untuk kegiatan Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) dan operasional UPK.
Kami mencoba untuk menanyakan berapa jumlah uang yang pernah diterima dari jasa perguliran yang selama ini sudah berjalan, mbak Burda menjawab, ”pernah tidak menerima dan pernah menerima Rp. 45.000,- karena tergantung dari jasa dan kebutuhan dilapangan, yang harus membuat laporan-laporan berupa hard copy dan digandakan untuk di tempel pada Papan informasi, apalagi jika masih ada kekeliruan maka kami harus mengantinya untuk revisi”. Selama ini strategi / kiat apa yang digunakan oleh BKM dan UPK untuk melayani KSM perguliran yang menginginkan realisasi dana sebesar Rp. 500.000,- per orang, beliau menjawab, ” kita selama berusaha selektif bagi KSM yang mendaftar, kami sudah berkoordinasi dengan lembaga keuangan yang ada dikelurahan, apakah nama orang ini ada tunggakan atau memiliki pinjaman yang relatif besar, dari serangkaian kegiatan tadi terus kami konsolidasikan sebagai bahan penyaringan / verifikasi kelayakan bagi KSM tersebut. Walaupun berusaha untuk selektif dalam memverifikasi KSM, ternyata masih ada kendala yang dihadapi, antara lain masih adanya kemoloran angsuran dari KSM, padahal kami sudah tetapkan setiap tanggal 6, 13, 29 setiap bulannya untuk setor”. Ini adalah sebagian contoh kondisi riil dimasyarakat, contoh yang lain masih banyak, ”namun kami tetap optimis agar program ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan kami, karena sulitnya mendapatkan modal usaha karena banyak persyaratan dan agunan maupun bunga yang tinggi dari pihak pemilik modal / lembaga yang menjalankan perguliran”.
Belajar dari pengalaman menangani perguliran di PNPM Mandiri Perkotaan mbak Burda lambat laun semakin paham mengenai administrasi pembukuan, lebih mengenal karakteristik warga dan wilayah sekitar serta berani tampil didepan umum. Sehingga mbak Burda mengambil makna dari aktifitas yang ditekuni selama ini, sebab belajar adalah proses perlu keuletan dan ketekunan, sehingga mendapat pengalaman dan nilai plus bagi diri mbak Burda. KSM yang sudah terdaftar di buku sekretariat BKM, sebanyak 18 KSM dengan modal Rp. 48.000.000,- dan untuk yang kali pertama masing-masing person / orang mendapatkan modal maksimal Rp. 500.000,-. Setelah dipahami oleh warga, bahwa proses untuk menjadi KSM tidak begitu rumit maka saat ini sudah ada KSM daftar tunggu, mereka selama ini masih dalam tahapan pemahaman alur untuk berkomitmen agar dana tidak ngemplang (tidak bayar hutang ) melalui sosialisasi dan gethok tular.
Harapan kedepan dari mbak Burda untuk program ini, agar perguliran menjadi skala prioritas dalam penanggulangan kemiskinan, dalam konteks ini prosentasi perguliran bisa dinaikkan / meningkat menjadi 40% - 50% dengan pemahaman BKM bisa mengembangkan usahanya melalui jasa KSMnya dan bermitra maupun bersinergi antar program, instansi yang ada dan juga dengan kelompok peduli atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkompeten.
Dari cerita diatas adalah menggambarkan sosok / figur komitmen pelaku guna menjawab sebuah pernyataan bahwa kehidupan kota dan warga pesisir pantai masih memiliki rasa kebersamaan dan kepedulian. Tentunya masih banyak figur-figur yang lain di-masing-masing wilayah yang masih memiliki komitmen dan kepedulian sosial terhadap lingkungan mereka sendiri, ini hanyalah sepenggal cerita realita kehidupan kota / warga pesisir. Semoga bermanfaat bagi kita semua.( Sumber : Drajat EW - Askot - Batang)

16 May 2009

Kunjungan Kerja Gubernur Jateng H. Bibit Waluyo di Kabupaten Batang

SLOGAN Bali Ndeso Mbangun Deso nampaknya bukan sekadar slogan bagi H. Bibit Waluyo , Keinginan Gubernur Jawa Tengah H.Bibit Waluyo untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah dengan konsep bali deso mbangun deso tampaknya bukan hanya sekedar slogan saja, hal ini terbukti dengan digelarnya kunjungan kerja Gubernur kebeberapa daerah salah satunya adalah kabupaten Batang pada hari kamis tanggal 14 Mei 2009 yang di pusatkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dimana lokasi desa tersebut merupakan wilayah PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, jarak desa ke kota kabupaten kurang lebih 35 KM sebelah Timur kota Batang, Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah H.Bibit Waluyo menyatakan kabupaten Batang dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan di Jawa Tengah sehingga diharapkan pada tahun 2013 “ Akan terwujud masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera “yang didasari dengan konsep bali deso mbangun deso, untuk memantapkan itu pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pengembangan di sektor pertanian, menjamin tersedianya sarana dan prasarana pertanian, membantu memasarkan hasil pertanian serta memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian proses pembelajaran. Dalam kunjungannya di desa Sidomulya kecamatan Limpung gubernur juga mencanangkan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dan Penyerahan bantuan Stimulan lainnya di Kabupaten Batang 2009, dalam kesempatan tersebut Kusumardhono kepala Bapermas Provinsi Jateng dalam kata sambutannya menyampaikan "Dengan dasar itulah maka kegiatan ini dirasa sangat perlu. Karena akan dapat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar khususnya perumahan. Sekaligus sebagai implementasi perwujudan slogan 'Bali nDeso mBangun Deso' yang telah dicanangkan Bapak Gubernur untuk terwujudnya masyarakat Jateng yang sejahtera, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di pedesaan yang berbasis masyarakat. Juga pemenuhan kebutuhan dasar pokok masyarakat dalam menunjang harkat dan martabat kehidupan. Serta meningkatkan fungsi koordinasi antar pemangku program dan pelaku pembangunan.
Pada upacara pencanangan yang berlangsung di lapangan
Sidomulyo, Gubernur menyerahkan bantuan senilai Rp 300 juta pemugaran rumah tipe C sebanyak 40 unit untuk warga setempat. Bantuan itu diterimakan kepada Kades Faizol.
Selain itu juga untuk sertifikasi tanah maupun pembangunan prasarana infrastruktur senilai Rp 250 juta. Kemudian peralatan
senilai Rp 18.900.000 bagi Kelompok Tani Subur, Limpung. Bantuan bibit mangrove Rp 56.250.000 Kelompok Tani Muara Rejo, Kandeman.
Untuk sektor perikanan dan kelautan Gubernur menggelontorkan bantuan senilai Rp 503.225.000. Sektor perindustrian dan perdagangan dana Rp 90 juta, berupa peralatan produksi makanan.
Dalam rangka pembangunan peternakan dibantu Rp 7,5 juta ditambah Rp 55 juta dana APBN untuk peralatan inseminasi buatan. Dinas Perkebunan kebagian Rp.162.838.000 bantuan intensifikasi dan integrasi tebu ternak. ’’Untuk sektor pertanian saya berikan bantuan benih padi non hibrida senilai Rp 187.500.000. Sedangkan Dinas Sosial dari APBD Provinsi Rp 91 juta dan APBN Rp 52 juta, di antaranya untuk pembinaan anak jalanan, transpor penderita menahun terlantar,’’ papar Gubernur.
Untuk pembangunan bidang sarana bersih dan prasana lingkungan perumahan kumuh dibantu Rp 480 juta. Sedangkan untuk pemeliharaan daerah irigasi senilai Rp 157.191.000.
Dalam rangka program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perpustakaan SD, Gubernur menyerahkan dana APBN senilai Rp 4.305.295.000. Jumlah total bantuan APBD dan APBN untuk Kabupaten Batang senilai Rp 6.776.699.000, serta dari Program lainnya seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam kata sambutannya Gubernur Menyampaikan “’Saya senang sekali tidur dalam suasana alam pedesaan. Malam harinya terdengar suara kodok ngorek sing wis suwe aku ora krungu, namun, kedatangan saya tidak sekadar itu. Tapi yang lebih penting lagi, mengajak warga untuk bersama membangun memajukan daerah dengan swadaya mewujudkan masyarakat Jateng yang semakin sejahtera”
Dalam acara tersebut juga ditampilkan Stand Pameran dari PNPM mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, serta dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Batang , Gubernur Juga berkesempatan meninjau Stand Pameran PNPM Mandiri Perkotaan. Beliau sangat terkesan sekali terhadap produk produk KSM yang di pamerkan seperti Krupuk Rambak kulit Ikan ,serabi khas Kalibeluk Batang, panggang ayam khas desa Sijono, Kerajinan Kulit dari Desa Masin Kecamatan Warungasem, Batik Khas Batang, Paving Blok, Wajik Kletik serta melihat lihat Dokumentasi hasil pelaksanaan Infrastruktur, kegiatan Sosial, dan perguliran dalam menyampaikan Pesan dan kesannya beliau menulis “kembangkan terus kreatifitas dan Tingkatkan Kualitasnya” , dalam rombongan kunjungan kerja tersebut antara lain, Gubernur Jateng H.Bibit Waluyo beserta Istri,Kepala Bapermas Provinsi Jateng Kusumardhono, Bupati Batang H.Bambang Bintoro.SE, Wakil Bupati Batang Drs.H.Achfa Mahfudz.M.Si, Soetadi.SH,MM Sekda Kab. Batang serta Kepala Dinas dan Badan sekabupaten Batang.
(Batang 14 Mei 2009 : Imam )

12 May 2009

BKM PUSPA DESA BANJIRAN " Berupaya untuk Mencetak Usahawan Mandiri”

Keinginan masyarakat desa Banjiran Kecamatan Warungasem mempunyai satu usaha yang dapat mendukung kehidupan mereka akhirnya mulai menuai harapan setelah lama menunggu dengan sabar. Kabar gembira datang dari BKM PUSPA desa Banjiran kecamatan warungasem,Batang.
Salah satu penerima manfaat dana BLM tahap III Kelompok Swadaya Masyarakat di desa tersebut yang memiliki nama KSM “Manfaat” yang diketuai oleh Japarin telah berhasil mengadakan pelatihan pembuatan paving bagi anggota KSM/warga masyarakat, Sabtu (25/4) di lakukan di samping balai desa Banjiran, yang diikuti oleh 25 orang warga desa setempat.
BLM dan Swadaya
Ketua KSM “Manfaat” Japarin mengatakan, Kegiatan yang diadakan oleh KSM in
i didanai oleh dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 3.500.000,- serta didukung oleh dana swadaya dari masyarakat, kegiatan pelatihan pembuatan paving dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktek, secara teori diberikan sekali dan praktek di lakukan sampai peserta betul-betul mampu mencetak paving secara baik dan benar, serta mempraktekkan bagaimana cara pengelolaan Campuran Pasir dengan Semen.
Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Peserta tidak sungkan – sungkan mengajukan pertanyaan kepada Narasumber tentang cara dan teknik pembuatan paving, model paving, alat-alat paving serta modal awal dalam membuka usaha paving. Dalam pelatihan tersebut selain mendapat materi tentang pembuatan paving , warga juga berkesempatan untuk mempraktikkan langsung cara membuat paving dan dasar-dasar membuat paving serta bagaimana teknis menjaga kualitas agar paving dapat bertahan lama antara lain : setelah Paving tersebut di buat paling tidak di inapkan selama satu hari, setelah di inapkan lalu dilakukan perendaman didalam air kurang lebih selama 2 hari agar campuran pasir dan semen betul betul menyatu (mati) sehingga dijamin kualitasnya akan bagus dan tahan lama .
Menurut penutu
ran dari koordinator BKM PUSPA Desa Banjiran Kecamatan Warungasem, Mulyono menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan membekali masyarakat dengan life skill (keterampilan) khusus, yang nantinya dapat dimanfaatkan langsung oleh warga yang mengikuti pelatihan , Selain itu kegiatan pelatihan juga mengarahkan serta memberikan gambaran kepada warga untuk dapat membuka lahan usaha agar bisa menopang perekonomian keluarga serta mengurangi pengangguran, sehingga diharapkan dapat melahirkan usahawan-usahawan baru di lingkungan desa Banjiran. (Sumber : Pras - Tim 57 Kab. Batang)

30 April 2009

Membangun lingkungan sehat sesuai harapan Masyarakat

Desa Sijono, terletak 5 kilometer dari kota Batang kabupaten Batang ini merupakan salah satu desa penerima PNPM Mandiri Perkotaan lokasi baru 2007. Di tahun 2008 PNPM P2KP menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun BKM Sejahtera desa Sijono telah memfasilitasi KSM-KSM yang terdiri dari KSM Lingkungan, KSM Ekonomi/Perguliran dan KSM Sosial, masing masing KSM mengusulkan usulan kegiatan kepada BKM Sejahtera guna mendapatkan BLM, untuk membiayai kegiatan sesuai usulan KSM/warga desa Sijono setelah diverifikasi oleh UP-UP dan disetujui oleh BKM Sejahtera.
Dengan Jumlah Penduduk 1.163 Jiwa terdiri-dari Laki-laki: 587 Jiwa dan Perempuan: 576 Jiwa, sebagian besar penduduk desa Sijono ternyata belum memiliki tempat buang air besar yang baku, alias masih numpang di saluran irigasi sawah (wa
ngan) dan dikebun milik mereka atau tetangga, kadang kalanya bisa petak umpet (permainan anak) jika mau buang air besar dikebun tetangga. “Dengan adanya program ini sangat membantu warga kurang mampu yang belum memiliki WC rumah tangga, karena BKM telah menyetujui usulan Kegiatan WC rumah tangga untuk 107 KK dan jika diuangkan masing-masing mendapat alokasi dana dari BLM Rp. 500.000,- dan telah terealisasi di BLM Tahap II (dua)“ ujar pak Maskuri selaku anggota BKM Sejahtera. Walaupun hanya RP. 500.000,- namun bagi penerima manfaat sanggup untuk memberikan konstribusi swadaya, karena kegiatan ini betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh warga.
Salah satu penerima manfaat adalah keluarga bapak Warosin yang beristri ibu Kasmi bertempat tinggal di RT 03/02, beliau mengucapkan terim
akasih kepada BKM Sejahtera yang telah menyalurkan dana BLM melaui PNPM Mandiri Perkotaan. “Arepo mung entuk 5 kluwung, 1 klosed jongkok, pasir ½ colt, semen 2 zak, nangging aku gelem tombok (konstribusi) supoyo bangunan iki ora muspro, nanging ono manpangate kanggo keluarga” begitulah ucapan dari pak Warosin selaku penerima manfaat.
Dalam pengendalian kegiatan lingkungan, anggota BKM Sejahtera telah melakukan monitoring secara berkala kepada KSM, seba
gai bentuk kepedulian dan tanggungjawab selaku pemegang amanah dari masyarakat desa Sijono khususnya dan pemerintah melalui PNPM Mandiri perkotaan. Bapak Mudlofar, S.Pdi adalah koordinator BKM Sejahtera mempunyai alasan mengapa usuluan ini menjadi prioritas, karena untuk menciptakan lingkungan sehat, bersih dan permukiman yang tadinya kumuh menjadi sehat. Dengan demikian tujuan dari penanggulangan kemiskinan dapat terealisasi dan tercapai, mengingat sasaran program ini adalah warga kurang mampu/miskin.
Akhir dari pelaksanaan kegiatan ini, BKM Sejahtera mendapa
t laporan dari KSM Lingkungan melalui UPL bahwa dari dana BLM Tahap II sebesar Rp. 53.500.000,- bisa memunculkan swadaya lebih dari 30% yaitu Rp. 25.100.000,- dari 5 KSM Lingkungan. Harapan kedepan dari warga masyarakat Sijono adalah membuat saluran/drainase lingkungan untuk melancarkan air hujan maupun limbah rumah tangga, kegiatan ini rencananya akan diwujudkan pada BLM III yang sudah disetujui oleh BKM Sejahtera.
(Sumber :Tim 56 kab.Batang)Rata Penuh

06 March 2009

Kabupaten Batang Persiapkan “ REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)” BKM

PNPM mandiri Perkotaan sebagai “gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal ” diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun : daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dana Publik” pada hakekatnya mengandung makna bahwa rakyat Indonesia berhak memperoleh informasi keberadaan dan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perkotaan yang dikelola oleh masyarakat di lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan. Pada sisi lain, hal ini juga menuntut para pengelola dana PNPM Mandiri Perkotaan untuk senantiasa memberi informasi secara terbuka tentang pemanfaatan dana yang dikelolanya, termasuk terbuka untuk diperiksa oleh pihak-pihak terkait.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai PNPM Mandiri Perkotaan, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, baik di tingkat proyek, daerah dan masyarakat . Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak – pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, bulletin, dan berbagai media yang dimungkinkan.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan rembug Warga Tahunan (RWT) maka di selenggarakan Rapat Koordinasi BKM se kabupaten Batang yang dihadiri oleh 32 Koordinator BKM dan UP-UP (
Lokasi Baru 2007), PJOK, Kepala Bapermas, yang bertempat di Aula Badan pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) kabupaten Batang pada tanggal : 16 Pebruari 2008 pada saat sambutannya ASKOT Mandiri Kabupaten Batang menyampaikan bahwa “ BKM wajib menyelenggarakan Rembug Warga Tahunan (RWT) sebagai wujud pertanggungjawaban Program/kegiatan baik kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana serta laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan Laporan keuangan dari Unit Unit Pengelola yang ada kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit), juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran anggota BKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART disamping itu menjaring masukan dari masyarakat, sehingga bisa ditetapkan langkah-langkah kerja BKM ke depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran dimana masyarakat dapat bebas mengajukan usulan kegiatan apapun selama terkait langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, disepakati semua pihak, serta harus merupakan penjabaran dari PJM & Renta Pronangkis.”
Dalam penyelenggaraan RWT BKM wajib mengundang : Bapermas, Camat, PJOK, Kepala Desa/Kel., Lembaga lembaga yang ada di Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW diantaranya harus ada Warga Miskin ”
Sedangkan biaya untuk RWT bersumber dari bantuan Dana APBD yang sudah diterima oleh BKM masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap BKM
Pasca diselengarakan Rembug warga Tahunan , maka notulensi RWT (hasil RWT), kebijakan, kondisi laporan keuangan, nama serta jumlah pinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan, penunggak pinjaman, dan lain-lain juga harus disebarluaskan ke masyarakat serta harus ditempelkan di papan-papan pengumuman di seluruh pelosok kelurahan, khususnya di tempat-tempat strategis.
( Red: IM)

18 February 2009

Musrenbang Desa dan Kelurahan Kabupaten Batang Sebagai Ajang Pembelajaran BKM (LKM)

Tujuan Musrenbang :
  • Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya
  • Menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya
Fungsi dilaksanakannya Musrenbang:
Untuk menghasilkan kesepakatan–kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar Dinas/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun tiga dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dalam setiap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Batang diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan) sebagai forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan (stake holders) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan yang diusulkan tahun berikutnya dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan.
Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan dikabupaten Batang dimulai dari tanggal 27 Januari sampai dengan 14 Pebruari 2009. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan usulan kegiatan yang benar-benar diperlukan dan bukan hanya usulan keinginan di tingkat Desa/Kelurahan.
Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun ini (2009) adalah :

  1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan tingkat bawahnya;
  2. Menetapkan prioritas kegiatan skala desa yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) APBD, APBDProv, APBN.
  3. Menetapkan usulan kegiatan yang didanai dari ADD, PNPM-P2KP,PNPM-Perdesaan.
  4. Menetapkan usulan kegiatan yang didanai dari HIBAH dan sejenisnya.
  5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan.
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain :
  1. Perangkat Desa;
  2. Anggota BPD;
  3. Ketua RT/RW,
  4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
  5. Kelompok Perempuan/PKK;
  6. Kelompok Pemuda;
  7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan (BKM/LKM, Politik;....)
  8. Pengusaha;
  9. Kelompok Tani, Pengrajin, Pedagang, Jasa, Koperasi Desa,
  10. Perwakilan / Kelompok Buruh;
  11. Komite Sekolah,
  12. Kepala Sekolah,
  13. Bidan Desa,
  14. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
  15. Tokoh masyarakat dan tokoh agama,Pondok pesantren,
  16. Kelompok masyarakat miskin/masyarakat kurang beruntung,
  17. LSM yang ada di desa bersangkutan,
  18. Kelompok masyarakat lainnya.
Sedangkan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan mencakup :
  1. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berisikan kebutuhan masyarakat untuk 1 (satu) tahun yang akan datang yang pendanaannya bersumber dari APBDes, APBD, APBDProv, APBN
  2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berisikan kebutuhan masyarakat untuk tahun berkenaan dan untuk 1 (satu) tahun akan datang yang pendanaannya bersumber dari PNPM-P2KP, ADD, PNPM-Perdesaan
  3. Dokumen Perencanaan Usulan Kegiatan Hibah dan sejenisnya
  4. Daftar nama – nama delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan dgn jumlah 6 orang yang terdiri dari : 2 (dua) orang perangkat desa/kelurahan serta 4 (empat) tokoh masyarakat berdasarkan kesepakatan peserta Musrenbang Desa/Kelurahan
Dalam pelaksanaannya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat mewarnai pelaksanaan musrenbang tersebut, meskipun BKM baru tahun ini ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang tetapi sudah dapat memberikan konstribusi atau masukan terhadap perencanaan pembangunan di 32 Desa/ Kelurahan yang berada di 2 kecamatan yakni Kecamatan Batang dan Warungasem . Selain itu penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, di pantau oleh Tim independen dari Konsorsium Derap (Gabungan beberapa LSM yang peduli dengan perencanaan pembangunan). Diharapkan dengan pemantauan ini, hasil pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan akan lebih berkualitas, dan Pemerintah Daerah mendapatkan berbagai masukan alternatif solusi mengenai permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaannya. Harapannya model perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh PNPM Mandiri perkotaan yang di motori oleh BKM/LKM dapat di adopsi oleh Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa sebagai wahana pembelajaran Masyarakat

29 January 2009

Kisah KSM : Sosok “ Wartiasih” Penjual Klobot Jagung di Era Modern

Diumur yang sudah senja seorang Ibu masih gigih untuk mempertahankan hidup guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari demi sesuap nasi dengan berjualan klobot(Daun jagung kering untuk membungkus tembakau). Rasanya janggal diera globalisasi dan modern ini masih ada orang yang berjualan Klobot Jagung, sosok tersebut adalah Ibu Wartiasih yang sudah berumur 60 tahun tinggal di Dukuh Sambong Tengah Kelurahan Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Batang, dia jalani dengan hidup sederhana, pahit getirnya kehidupan yang mendera dilalui dengan apa adanya “hidup iku nrimo” katanya , berjualan klobot sudah dilakukan sejak tahun 1993 berkat keuletan dan ketelatenannya ia jalani sampai saat ini walaupun dengan penghasilan yang paspasan.
Dari hasil jualannya cukup untuk membantu menambah penghasilan sang suami, “ bisa buat makan sehari - hari dan biaya sekolah kedua anak nya” kata bu Wartiasih . Selama ini dia berdagang dengan modal sangat terbatas dan sering kali modal itu berkurang untuk biaya hidup keluarganya semisal ada salah satu anak nya yang sakit. Sedangkan sang suami berdagang makanan kecil mangkal di salah satu SD di Kelurahan Sambong akan tetapi setelah jam sekolah usai sang suami menjajakan dagangannya keliling kampung.
Dengan melihat kondisi yang demikian ibu Wartiasih berpikir bagaimana bisa meningkatkan dagangannya agar dapat bertambah, usaha untuk meminjam kesana kemari hasilnya nol karena ketidakberdayaannya, namun kini dalam perjalanan hidup, batinnya mengaku kalah oleh nasib dan kehidupan yang melarat dan puluhan tahun membawanya hidup bersama dalam kemiskinan. Sebetulnya ibu Wartiasih sangat memerlukan tambahan modal untuk menjaga keberlanjutan jualan Klobot nya, akan tetapi dia tidak tahu harus kemana untuk meminjam uang sebagai tambahan modalnya, mau pinjam rentenir dia merasa sangat berat untuk membayar bunga dan pokoknya.
Pada tahun 2002 ada program pemerintah yakni P2KP yang kebetulan Kelurahan Sambong mendapat Program P2KP, di mana dalam program perencanaannya salah satu kegiatan perguliran dana, maka ibu Wartiasih memberanikan diri untuk bertanya kepada perangkat Desa bagaimana cara Peminjamannya, maka ia disuruhnya untuk ikut dalam pertemuan, setelah beberapa kali dia mengikuti pertemuan – pertemuan yang diselenggarakan oleh Faskel P2KP di RT nya. Setelah faham maka ibu Wartiasih mencari teman temannya untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang untuk diajak ke pertemuan tersebut, dia mendapat informasi bahwa dalam program ini ada pinjaman bergulir bagi usaha kecil seperti dirinya. Berkat bimbingan dari relawan yang ada di Rt-nya dia memberanikan diri untuk mengajukan dana ke “ BKM Lestari” kelurahan Sambong, setelah menunggu beberapa bulan membuahkan hasil , kelompoknya masing masing anggota ada yang menerima Rp.250.000, ada yang Rp. 300.000, Ibu Wartiasih sendiri kala itu menerima pinjaman dari BKM Rp. 250.000,-, dengan modal kejujuran, Angsuran tepat waktu dan keuletannya dia dapat mempertahan hidupannya sampai sekarang. Ibu Wartiasih bisa merasakan setelah mendapat perguliran dana dari P2KP menjadi lebih baik kehidupannya walaupun hanya berjualan klobot, keuntungan yang didapat pun jadi bertambah setelah dikurangi untuk biaya sehari hari dan sisanya untuk di tabung. Dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga yang baik disusun secara bersama oleh seluruh anggota keluarga akan dapat mengantar keluarga tersebut berhasil dalam usaha dan mengantar menjadi keluarga yang bahagia dan Sejahtera.
( Sumber : Tim 54 )

27 January 2009

Wakil Bupati Batang datangi Warga untuk serahkan BLM Tahap II

Drs. H. Achfa Mahfudz, MSi, sebagai Wakil Bupati Batang, tak mau berpangku tangan melihat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Batang. Pihaknya ingin agar banyak lagi masyarakat yang bisa lebih peduli untuk membantu warga sekitarnya yang masih dibawah garis kemiskinan. Dengan kepeduliannya tersebut, Wakil Bupati tidak segan-segan untuk melakukan monitoring ke masyarakat dan pada saat pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pihaknya ikut serta dalam penyerahannya secara langsung kepada masyarakat penerima. “Saya akan terus lakukan monitoring secara berkala dan berkelanjutan, agar dana bantuan orang miskin ini benar-benar tepat sasaran dan terus berkembang. Agendanya akan saya lakukan hingga kelompok swadaya masyarakat (KSM).” Jelasnya setelah menyerahkan BLM kepada KSM Lingkungan di Kelurahan Proyonangan Tengah.
Wakil Bupati yang lahir 12 April 1965 ini, mengharapkan dengan keberhasilan KSM-KSM dalam mengembangkan ekonomi produktif dapat ditularkan kepada yang lain, sehingga mereka bisa belajar bersama dan maju bersama meningkatkan kesejahteraan. contohnya masyarakat di kelurahan Sambong, masih ada warga yang mau berjualan klobot sebagai bahan baku rokok linting. Mereka dapat modal tidak besar hanya 300 ribu tetapi Usaha yang kecil tersebut mampu membantu ekonomi keluarga dan mampu mengembalikan pinjaman BKM secara lancar. Menurut Achfa, masyarakat itu perlu belajar dan berlatih agar mereka bisa mandiri, salah satunya melalui pinjaman KSM. Bantuan pemerintah kepada masyarakat merupakan sarana pembelajaran, agar masyarakat disiplin dan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan usahanya, sehingga tidak terus tergantung pada bantuan. Disisi lain Bapak tiga anak ini masih melihat potensi di masyarakat yang belum dioptimalkan.
“Sebenarnya masih banyak potensi yang bisa dikembangkan di masyarakat, seperti penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung kebutuhan masyarakat, seperti pemanfaatan Biogas dari WC-WC umum yang telah di bangun oleh masyarakat dengan BKM. Dengan pengelolaan Biogas ini mungkin bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahkan kalau kapasitasnya lebih besar bisa dimanfaatkan untuk listrik rumah tangga. Tetapi itu juga masih memerlukan kerja keras dan mungkin perlu biaya tambahan agar hal tersebut bisa terwujud.” tandasnya Di setiap kesempatan, Achfa Mahfudz, dalam menyerahkan BLM, selalu memberikan motivasi, kepada para penerima BLM, bahwasannya berusaha itu tidak ada habisnya, dan jangan mau menyerah dengan keadaan.
Masyarakat sekarang ini sudah banyak dibantu oleh pemerintah dengan banyak program, seperti dalam hal pendidikan, sudah ada BOS, untuk fasilitas fisik, pemerintah juga telah banyak memberikan pembangunan-pembangunan fasilitas umum, yang semuanya untuk mendukung kegiatan masyarakat. jadi masyarakat sekarang ini tinggal mengembangkan usahanya agar lebih produktif dan menghasilkan. Untuk melihat kemajuan pembangunan fisik dari implementasi BLM PNPM, Achfa Mahfud, sering meninjau langsung lokasi-lokasi yang menjadi pembangunan, selepas waktu dinasnya maupun dalam perjalanan berangkat ke Kantor, menurutnya pembangunan yang dilakukan masyarakat dengan bantuan BLM sudah bagus dan tertata rapi, tetapi yang masih perlu diperhatikan adalah pemeliharaannya yang perlu digiatkan.
“Kalau jalan-jalan pagi di Proyonangan tengah, melihat selokan yang dibangun sudah bagus, jalan kampung juga sudah dibangun rapi, tetapi masih ada yang perlu diperhatikan oleh warga adalah, untuk membersihkan sampah diselokan. Saya mengharap masyarakat bisa memeliharanya, agar dampaknya tidak menjadi masalah bagi warga sekitarnya.” Ungkapnya kepada warga Proyonangan Tengah, yang kebetulan rumah dinasnya juga berada di kelurahan tersebut. Melihat perkembangan PNPM di Kabupaten Batang baik perdesaan maupun perkotaan yang dapat dirasakan masyarakat dan membuahkan hasil, pihaknya merasa berterimakasih sekali, karena memunculkan banyak orang yang peduli. “Saya mengucapakan banyak terimakasih, kepada BKM, Kelurahan dan para pendamping masyarakat serta masyarakat sendiri para penerima BLM yang telah bekerja keras berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Saya yakin masyarakat, apapun usahanya, kalau bersunguh-sungguh pasti bisa terwujud.” Ungkapnya optimis.
(Haryo/Swaramandiri)

11 January 2009

Best Practise : ” Pembangunan POLINDES oleh Badan Keswadayaan Masyarakat ” Masin Makmur (MAMA)” Desa Masin Kecamatan Warungasem ”

Kelurahan Masin berjarak sekitar 1 Km dari ibu kota Kecamatan Warungasem dengan luas wilayah 75,50 Ha dengan keadaan wilayah /topografi datar. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Tanah Sawah Irigasi Teknis 30 Ha dan tanah kering 11 Ha.
Potensi Geografis lainnya yang dimiliki Desa Masin adalah terletak disepanjang jalur Jalan Raya Pekalongan – Wonotunggal sehingga untuk prasarana transportasi lebih mudah dan cepat.
Kelurahan Masin secara Aspek pemerintahan terbagi menjadi 5 pedukuhan, 5 RW serta 9 RT. dengan jumlah penduduk berdasarkan data monografi desa sebanyak 3.340 jiwa terdiri dari Laki-laki 1.679 Jiwa, Perempuan 1.661 Jiwa.
Karena Kesehatan merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi setiap orang. Sayangnya hak sehat, belum dapat dinikmati oleh setiap orang Indonesia karena berbagai alasan namun demikian, pengembangan sumberdaya manusia yang utamanya ditopang oleh pembangunan kesehatan haruslah tetap berjalan guna mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya IPM menunjukkan kualitas kesejahteraan rakyat lebih baik, yang juga berarti rakyat sehat.
Jauhnya sarana kesehatan yang ada di kota kecamatan menuntut masyarakat untuk meluangkan waktu yang cukup apabila ingin berobat di Puskesmas yang letaknya di Ibukota Kecamatan Warungasem.
Polindes dipilih sebagai salah satu kegiatan lingkungan karena masyarakat desa Masin belum mempunyai sarana umum untuk kesehatan masyarakat setempat, sedangkan jarak Puskesmas dari desa Masin kurang lebih 2 km.
Efektivitas waktu sangat menguntungkan masyarakat dengan adanya pembangunan Polindes tersebut selain itu juga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan masyarakat sangat gembira, cita-cita untuk membangun sarana kesehatan sendiri yang lebih dekat akan segera terwujud, sehingga pada waktu penyusunan Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) desa Masin, masuk dalam prioritas untuk didanai dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), maka berdasarkan musyawarah tersebut warga berinisiatif untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku Panitia pembangunan POLINDES, Kelompok tersebut kemudian dibe ri nama KSM WARAS dengan anggota 5 orang dengan ketua Bapak Supandy.
Pada pemanfaatan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahap II, KSM WARAS dalam perencanaan Pembangunan Polindes menganggarkan kegiatan tersebut sebesar Rp 15.250.000,- dengan perincian sumber dana sebagai berikut :
- BLM PNPM MP Rp 11.250.000,-
- Swadaya Rp 4.000.000,-
- Total Rp 15.250.000,-

Perencanaan Polindes ini direncanakan oleh KSM Waras bersama masyarakat dengan kontruksi permanen dan penggunaan lahan memanfaatkan tanah milik Desa Masin, berukuran 3 m x 4 m yang telah disetujui oleh berbagai pihak antara lain Kepala Desa , BPD dan LPMD serta Tokoh Masyarakat Desa Masin. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ukurannya mengalami perubahan menjadi 4 m x 5,5 m sehingga kelebihannya merupakan swadaya masyarakat desa Masin, untuk memenuhi target tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Polindes masyarakat mengerjakannya dengan sistem semi gotong royong artinya ada beberapa tenaga yang diberi upah seperti tukang batu, tukang kayu (pembuat kusen) sedangkan pekerja lainnya berasal dari masyarakat dengan sistem gotong royong secara bergiliran
Dengan dibangunnya prasarana Polindes ini warga masyarakat menyambut gembira karena Desa Masin sudah mempunyai sarana kesehatan sendiri sehingga harapannya kalau berobat tidak harus pergi ke Puskesmas yang letaknya di ibukota kecamatan.
Dengan telah selesai dibangunnya Polindes di Desa Masin maka Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharan Polindes ini menjadi tanggung jawab masyarakat desa Masin, dan direncanakan pula oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ” Mama ” Desa Masin akan melakukan pengajuan usulan kepada Puskesmas Warungasem untuk meminta bantuan tenaga kesehatan yang ada untuk dapat melakukan tugas jaga di polindes tersebut sehingga dapat membantu Pemerintah turut serta mensukseskan program Kesehatan Masyarakat “
Menuju Indonesia Sehat
(Sumber: TF 57)

09 January 2009

Ketika Yang Kecil ....... Ingin Menjadi Besar ?

Rumah tanggaku tergolong ekonomi pas-pasan kalo orang Batang Bilang malah bisa tergolong miskin, dengan penghasilan yang kurang lebih Rp. 750.000,- dengan menghidupi dua anak yang masih banyak butuh biaya sekolah kurasa sangatlah kurang. Namun aku tetap bersyukur, inilah kehidupan…………….. Aku tetap berjuang demi keluarga dan demi masa depan anak anakku mas…. ? (salut untuk semangatmu) hal ini dikemukakan pada saat diwawancarai setelah menerima dana BLM Perguliran PNPM Mandiri Perkotaan Desa Karanganyar. Mereka berdua bekerja sama untuk menambah penghasilan bagi keluarga Hernanto. keluarga ini membuka usaha berjualan kecil kecilan di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan batang. Selama ini untuk mengembangkan usaha nya dengan cara meminjam kepada bank kosepa dengan bunga tinggi 3% perbulan sedangkan saya butuh penambahan modal mas....... namun kalau saya mau pinjam ke bank Umum gak tahu cara pinjamnya dan harus memakai Agunan (red: lembaga perbankan) dan katanya syaratnya terlalu bertele tele… ( keluh kesahnya di sela sela menjalankan aktifitasnya ). Ketika ada program PNPM ini saya mendengar bahwa nantinya dananya juga digunakan untuk pinjaman bergulir dengan bunga ringan 1,5% perbulan, setelah ada sosialisasi dari fasilitator dan BKM bahwa peminjam harus membentuk kelompok dulu. saya mulai mengerti bagaimana mekanisme dan bagaimana cara mengajukan pinjaman melalui bimbingan pelatihan dari fasilitator. Di PNPM mandiri Perkotaan ternyata juga ada pembelajaran bagi warga miskin untuk mengembangkan usaha, bersama lembaga BKM Bahkan masyarakat diajak untuk mengerti dan paham tentang pemberdayaan untuk meningkatkan dapatan keluarga, Melalui KSM Perguliran bapak Hernanto bersama sama teman teman lingkungannya yang memiliki usaha ekonomi produktif mengajukan pinjaman ke UPK BKM Berkah Jaya Desa Karanganyar Kecamatan Batang dan Alhamdulillah saya mendapatkan pinjaman Rp 400.000 untuk menambah modal usaha keluargaku . Bersama sama temen temen KSM Lancar saya mengucapkan terima kasih atas bantuan penambahan modal bergulir ini semoga usahaku yang kecil ini menjadi Besar dan bermanfaat bagi keluargaku dan demi masa depan keluargaku.
(Sumber : Tim Faskel 55)